Jakarta, Indonesia
Indonesian fishers today launched a new Fishers’ Rights Network (FRN) Policy Platform, issuing a direct challenge to the Government of the Republic of Indonesia and the Indonesian House of Representatives to take immediate, concrete action to deliver justice, protection, and decent livelihoods across Indonesia’s fisheries sector.
The platform was officially launched at a public policy dialogue in Jakarta, bringing together fishers, trade unions, and representatives of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP). The event was organised by Indonesian fishers’ unions Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) and Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), with support from the International Transport Workers’ Federation (ITF).
The Policy Platform calls for urgent action to address persistent exploitation, unsafe working conditions, weak enforcement of labour protections, and barriers to justice faced by fishing vessel crew members. It makes clear that all fishers – regardless of location, flag, or employment status – are entitled to a safe and healthy workplace, full legal protection, fair wages, and the right to organise and bargain collectively.
The FRN Policy Platform was endorsed by fishers’ unions at the ITF Fishers’ Rights Network Policy and Advocacy Symposium in Bali in December 2025, and represents a unified position from fishers’ organisations across Indonesia demanding accountability from government, employers, and supply-chain actors.
The platform makes three clear demands:
- That the Indonesian Government takes concrete, enforceable steps to realise justice, protection, and a decent livelihood for all fishers, including fishing vessel crew members.
- That employers are held fully responsible for guaranteeing and fulfilling fishers’ rights, including safety, contracts, wages, and social protection.
- That community leaders, religious leaders, seafaring communities, and the wider public actively support and demand strong policies to protect fishers and hold decision-makers to account.
The platform further calls for full occupational safety and health protections for all fishers; the guaranteed right to organise, unionise, and enter into collective bargaining agreements; and the ratification, effective implementation, and enforcement of ILO Convention 188. It also calls for mandatory pre-departure training for all fishers, full access to justice, legal assistance, and effective remedies, and the serious enforcement of existing laws – backed by regular monitoring and the active involvement of unions and civil society to end impunity in the fisheries sector.
Speaking at the launch, Ilyas Pangestu of SPPI said the policy platform is not just a statement of principles, but a call for concrete action.
“Fishers are essential to Indonesia’s economy, yet many still work without contracts, without safety guarantees, and without access to justice,” Pangestu said.
This platform makes it clear what must change, and it makes clear who is responsible. Fishers and their unions must be at the table in every decision that affects our lives and our work.”
Dewa Budiasa, General Secretary of KPI, said the platform reflects the lived reality of fishers across Indonesia.
“For too long, fishers have paid the price for weak enforcement, unsafe vessels, and a system that treats them as disposable labour,” Budiasa said. “This platform is a clear message to government and employers: fishers deserve protection, dignity, and a real voice – and we will continue to organise until these rights are delivered.”
The unions called on the Government of Indonesia, employers, and supply-chain actors to engage directly with fishers and their unions to implement the platform’s demands and ensure meaningful protection for all fishing vessel crew members, regardless of location or employment status.
ENDS
Notes to editors
The International Transport Workers’ Federation (ITF) will also be holding a Flags of Non-Complaint policy meeting in Bali on 19–20 January 2026, bringing together unions to address flag-state accountability and enforcement gaps affecting fishers worldwide.
About the ITF
The International Transport Workers’ Federation (ITF) is a democratic, affiliate-led federation recognised as the world’s leading transport authority. We fight passionately to improve workers’ lives, connecting more than 730 affiliated trade unions from over 150 countries to secure rights, equality and justice for workers globally. We are the voice for more than 16.5 million transport workers across the world.
About the FRN
Set up by the ITF, the Fishers’ Rights Network (FRN) is a democratic, representative union of fishers in Thailand and Indonesia which campaigns to improve the wages, working conditions and labour rights of all fishers in the fishing industry.
Image credit - ITF/FRN
Nelayan Indonesia Meluncurkan Platform Kebijakan Nasional untuk menuntut pemenuhan Hak, Keselamatan dan Keadilan
Jakarta, Indonesia
Hari ini, nelayan Indonesia meluncurkan platform kebijakan jaringan Hak’ Nelayan (Fishers’ Right Network /FRN) yang baru, sekaligus menyampaikan tantangan secara langsung kepada Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk segera mengambil Langkah-langkah nyata dan konkret guna mewujudkan keadilan, perlindungan, serta penghidupan yang layak di seluruh sektor perikanan Indonesia
Platfom tersebut secara resmi diluncurkan dalam sebuah dialog kebijakan publik yang diselenggarakan di Jakarta, yang mempertemukan nelayan, serikat pekerja, serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Serikat Nelayan yang ada di Indonesia, antara lain: Serikat Pekerja Perikanan Indonesia dan Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), dengan dukungan dari International Transport Workers’ Federation (ITF)
Platform kebijakan ini untuk mendesak Tindakan segera untuk mengatasi praktik eksploitasi yang terus berlangsung, kondisi kerja yang tidak layak dan aman, lemahnya penegakan perlindungan ketenagakerjaan, serta berbagai hambatan dalam akses terhadap keadilan yang dihadapi oleh awak kapal perikanan. Platform ini menegaskan bahwa seluruh nelayan-tanpa memandang Lokasi kerja, bendera kapal, maupun status hubungan kerja- berhak atas lingkungan kerja yang layak dan aman, perlindungan hukum yang penuh, upah yang adil, serta hak untuk berserikat dan melakukan perundingan bersama
Platform kebijakan Fishers’s Right Network (FRN) telah disepakati serikat nelayan/Pekerja dalam pertemuan ITF- Fishers’ Rights Network Policy and Advocacy Symposium di Bali pada December 2025. Platform ini mencerminkan sikap Bersama organisasi-organisasi nelayan di seluruh Indonesia yang menuntut akuntabilitas dari pemerintah, pemberi kerja, serta pelaku dalam rantai pasok sektor perikanan
Platform ini menetapkan tiga tuntutan utama, yaitu:
- Pemerintah Indonesia mengambil Langkah-langkah yang konkret dan dapat ditegakkan secara hukum untuk mewujudkan keadilan, perlindungan, serta penghidupan yang layak bagi seluruh nelayan, termasuk awak kapal perikanan
- Mendesak Pemberi kerja bertanggungjawab penuh untuk menjamin pemenuhan hak nelayan, termasuk keselamatan kerja, kejelasan kontrak, upah yang adil, serta hak jaminan sosial
- Tokoh Masyarakat, tokoh agama, komunitas pelaut, serta Masyarakat luas secara aktif memberikan dukungan dan membantu mendorong kebijakan ini untuk melindungi nelayan sera memastikan para pengambil Keputusan dimintai pertanggungjawaban
- Platform ini juga menuntut pemenuhan perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) secara menyeluruh bagi seluruh nelayan: jaminan hak untuk berorganisasi, berserikat dan melakukan perundingan Bersama; serta ratifikasi, implementasi yang efektif, dan penegakan konvensi ILO No. 188. Selain itu, platform ini mendorong pemberlakuan pelatihan wajib sebelum keberangkatan bagi seluruh nelayan/AKP, akses penuh terhadap keadilan, bantuan hukum, serta mekanisme pemulihan yang efektif dan penegakan yang serius terhadap peraturan yang telah ada-yang didukung pemantauan berkala serta keterlibatan aktif serikat pekerja dan Masyarakat sipil guna mengakhiri impunitas di sektor perikanan
dalam sambutannya pada acara peluncuran, ilyas pangestu ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) menegaskan bahwa platform kebijakan ini bukan sekedar pernyataan prinsip, melainkan seruan untuk Tindakan nyata
“nelayan merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, namun hingga kini masih banyak yang bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan keselamatan, dan tanpa akses terhadap keadilan,” ujar Ilyas Pangestu.
Platform ini memperjelas apa saja yang harus segera diubah, sekaligus menegaskan siapa yang bertanggung jawab. Nelayan Bersama Serikat harus dilibatkan dalam setiap pengambilan Keputusan yang berdampak pada kehidupan dan pekerjaan kami”
Dewa Budiasa, Sekretaris Jendral Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), Menyatakan bahwa platform ini mencerminkan realitas nyata yang dialami nelayan di seluruh Indonesia
“selama ini, nelayan harus menanggung dampak dari lemahnya penegakan hukum, kapal yang tidak layak dan aman, serta sistem yang memperlakukan mereka sebagai tenaga kerja yang dapat dengan mudah digantikan” Ujar Budiasa “platform ini merupakan pesan yang tegas kepada Pemerintah dan pemberi kerja: nelayan berhak atas perlindungan, martabat, dan suara yang nyata-dan kami akan terus mengorganisir ini hingga hak hak tersebut benar benar terpenuhi”
Lebih lanjut, serikat nelayan/pekerja menyerukan kepada Pemerintah Indonesia, pemberi kerja, serta pelaku dalam rantai pasok untuk terlibat secara langsung Bersama nelayan dan serikat, dalam pengimplementasian tuntutan platform ini, sera memastikan perlindungan yang bermakna bagi seluruh AKP, tanpa memandgan Lokasi kerja maupun status hubungan kerja.
Catatan untuk Redaksi
ITF juga akan menyelenggarakan pertemuan kebijakan Flags of Non-Compliance (“Kebijakan Akuntabilitas Negara Bendera terhadap Indikasi Ketidakpatuhan”) di Bali pada 19-20 Januari 2026, mempertemukan para serikat pekerja untuk membahas akuntabilitas negara bendera serta kesenjangan penegakan hukum yang berdampak pada nelayan di seluruh dunia
Tentang ITF
ITF merupakan federasi demokratis yang dipimpin oleh organisasi afiliasi dan diakui sebagai otoritas terkemuka dunia disektor transportasi. ITF secara aktif memperjuangkan peningkatan kualitas hidup pekerja dengan menghubungkan lebih dari 730 serikat pekerja afiliasi di lebih dari 150 negara, guna menjamin hak-hak, kesetaraan, dan keadilan bagi pekerja di seluruh dunia. ITF menjadi suara bagi lebih dari 16.5 juta pekerja di seluruh dunia
Tentang FRN
Dibentuk oleh ITF, Fisher’s Right Network (FRN) merupakan jaringan serikat nelayan yang demokratis dan representative di Thailand dan Indonesia. FRN melakukan kampanye untuk meningkatkan upah, kondisi kerja, serta hak hak ketenagakerjaan bagi seluruh nelayan/AKP di industri perikanan
